:: Islamic Cultural Center Jakarta | www.icc-jakarta.com ::

226 anggota Parlemen Republik Islam Iran membubuhkan tanda tangan dalam sebuah surat. Isi surat itu menuntut pemerintah supaya mengurangi kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Internasional (IAEA). Surat yang dibacakan secara terbuka di Parlemen Iran pada hari Ahad (28/11), menyebut ratifikasi IAEA sebagai langkah standar ganda dan sarat dengan politik. Ditekankan pula, Iran tetap harus melanjutkan aktivitas program nuklir sipilnya. Surat pernyataan itu secara tegas menyatakan bahwa Iran tidak mempunyai kendala apapun dari sisi hukum. Untuk itu, berkas-berkas nuklir Iran harus dikembalikan ke prosedur yang semestinya, bukan dipolitisir. 

Bagian isi surat itu juga mengkritik kebijakan Persiden AS, Barack Obama. Disebutkan, Obama yang menyerukan slogan perubahan, tidak dapat melakukan perubahan sedikitpun dan terus melakukan kebijakan konservatif ekstrim yang berkuasa di Gedung Putih di masa Mantan Presiden AS, George W. Bush.

Tuntutan utama para anggota parlemen dalam surat itu adalah meminta pemerintah supaya mengurangi kerjasamanya dengan IAEA dan lebih memperjuangkan hak-hak sah bangsa dalam mengembangkan teknologi nuklir sipil. Tuntutan itu juga disampaikan secara tegas oleh Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani. Dalam sidang terbuka tersebut, Larijani kepada AS dan negara anggota Kelompok 5+1 yang juga penggagas resolusi anti-Iran, mengatakan, "Jangan lakukan sesuatu sehingga membuat parlemen dan rakyat Iran mengambil langkah lain dan mengurangi kerjasama dengan IAEA."

Hari Jumat, Dewan Gubernur IAEA meratifikasi resolusi anti-Iran dengan alasan bahwa Tehran membuat pusat pengayaan uranium baru,Fordo, secara terselubung. Resolusi deskriminatif itu meminta Iran supaya menghentikan pusat pengayaan uranium baru Fordo.

Uniknya, resolusi itu diputuskan saat Dirjen IAEA, Mohammad Elbaradei, dalam laporan terbarunya menekankan status sipil Iran dan menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mengindikasikan penyimpangan program nuklir Tehran. Resolusi Dewan Gubernur IAEA yang menyudutkan Iran itu, tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan IAEA melakukan langkah politis dan destruktif? Padahal IAEA semestinya berkewajiban menjamin bahan bakar reaktor riset Tehran yang bertujuan untuk kepentingan medis. Namun lembaga internasional ini bukan melakukan kewajibannya kepada Tehran, tapi malah mengeluarkan resolusi deskriminatif anti-Iran.

Dengan demikian, lagkah diskriminatif dan kebijakan standar ganda ini sangat bertentangan dengan spirit kerjasama dan kesepakatan yang berlandaskan pada perundingan yang sukses. Atas dasar poin tersebut, Wakil Iran di IAEA, Ali Asghar Soltanieh, menyatakan bahwa ratifikasi resolusi Dewan Gubernur IAEA merusak kondisi positif kerjasama yang dibangun selama ini antara Iran dan lembaga internasional ini. Ditegaskannya pula, reaksi minimal Iran untuk saat ini adalah tidak akan melakukan langkah sukarela lebih dari ketetapan undang-undang.